berita

Mahasiswa KKN Bekerjasama FH UNTAG Surabaya Berikan Penyuluhan Pernikahan Dini dan Pajak di Kota Probolinggo

Menik | Senin, 05 Februari 2018 - 14:52:56 WIB | dibaca: 196 pembaca

Kelompok 16 Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNTAG Surabaya Semester Gasal 2017/2018 bekerjasama dengan Fakultas Hukum (FH) NTAG Surabaya memberikan penyuluhan tentang pernikahan dini dan pajak di Kelurahan Kedopok, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo, Sabtu (27/1/2018).

Ketua Devisi Pendidikan dan Kesehatan (Penkes) kelompok 16, Hari Iswanto, mengatakan kegiatan penyuluhan tentang pernikahan dini dan pajak yang bekerjasama dengan FH UNTAG Surabaya merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat  oleh mahasiswa dan dosen.

''Tujuan dari penyuluhan ini adalah, untuk menyuarakan kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif pernikahan dini berdasarkan hukum,'' katanya saat dikonfirmasi warta17agustus.com.

Lebih lanjut Iswanto menjelaskan, penyuluhan tentang pajak bertujuan untuk mengajak masyarakat Kelurahan Kedopok agar lebih taat dalam membayar pajak.

''Narasumber untuk penyuluhan pernikahan dini adalah, Dr.Endang Prasetyawati, SH.,M.Hum dan Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH. Sedangkan narasumber penyuluhan tentang pajak adalah, Dr. Slamet Suhartono, SH.,MH, Syofyan Hadi, SH.,MH, dan Tomy Michael, SH.,MH,'' tambahnya.

Sementara itu, salah satu pemateri penyuluhan tentang pajak, Dr. Slamet Suhartono, SH.,MH, menjelaskan penyuluhan tentang pajak melalui pemahaman PBB dan BPHTB sangat penting dilakukan sebagai penyadaran terhadap masyarakat karena pajak merupakan kewajiban dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas kelurahan desa/kelurahan.

''Harapannya ke depan masyarakat tidak hanya mengetahui haknya sebagai warga negara saja, tetapi juga memahami kewajiban yang harus diselesaikan, contohnya pajak,'' ucap Dekan FH UNTAG Surabaya itu.

Pada kesempatan yang sama, salah satu pemateri penyuluhan pernikahan dini, Wiwik Afifah,S.Pi., SH.,MH, mengatakan Indonesia masuk dalam 5 besar di Asia dalam kasus pernikahan dini. Akibat dari permasalahan ini adalah, dapat memutuskan pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia dan perceraian, dan menurunnya kesehatan reproduksi perempuan.

''Batas usia menikah dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan ketentuan batas usia nikah untuk perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 Tahun menjadi 21 tahun untuk perempuan dan 24 untuk laki-laki,'' jelasnya.

Menurut Wiwik, usaha yang bisa dilakukan untuk mencegah perkawinan dini adalah, oarang tua harus bisa memfilter tayangan dewasa di internet, edukasi untuk orang tua dan anak terkait kesehatan reproduksi, pergaualan bebas dan hukum keluarga.

 

''Harapan kami semoga masyarakat paham tentang bahaya pernikahan dini, pembuat kebijakan mengerti pentingnya mengubah aturan hukum tentang peningkatan usia perkawinan dan DPR mau melakukan amandemen undang-undang perkawinan,'' tutupnya.








Komentar Via Website : 1
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)