Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama dalam upaya mitigasi bencana. Dampaknya tidak hanya dirasakan di wilayah terdampak kebakaran, tetapi juga dapat meluas ke daerah lain bahkan negara tetangga akibat penyebaran kabut asap. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perencanaan wilayah, pengelolaan lingkungan, serta kesiapan berbagai pihak dalam mengurangi risiko bencana.
Namun, kejadian karhutla yang berulang setiap tahun tidak serta-merta memiliki penyebab yang sama. Setiap bencana dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi cuaca, perubahan iklim, hingga perkembangan pembangunan di suatu wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam sebelum menentukan strategi mitigasi yang tepat.
Fenomena iklim seperti El Niño, misalnya, dapat memperburuk kondisi kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran. Perubahan lingkungan dari tahun ke tahun juga memengaruhi tingkat keparahan bencana. Bahkan, wilayah yang menjadi sumber kebakaran pada satu periode belum tentu menjadi sumber kebakaran pada periode berikutnya.
Perbedaan tersebut menjadi alasan mengapa pendekatan mitigasi karhutla tidak dapat disamaratakan. Meskipun dampaknya terlihat serupa, setiap wilayah memiliki karakteristik lingkungan dan tingkat kerentanan yang berbeda. Strategi penanganan perlu disusun berdasarkan kondisi aktual dan faktor risiko di masing-masing kawasan.
Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Jadi Kunci Mitigasi
Dalam konteks perencanaan wilayah, keberadaan master plan atau rencana induk menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mitigasi. Setiap pengembangan kawasan seharusnya mempertimbangkan riwayat bencana, kondisi lingkungan, serta potensi risiko yang mungkin muncul pada masa mendatang.
Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah pengembangan green belt atau sabuk hijau di sekitar kawasan perkotaan, disertai upaya menjaga kondisi air tanah. Khusus di wilayah dengan karakteristik lahan gambut seperti Kalimantan, kelembapan tanah menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Ketika kadar air berkurang, lahan gambut menjadi lebih kering dan rentan terbakar.
Pengembangan wetland atau kawasan lahan basah dapat menjadi alternatif untuk membantu menjaga kondisi lingkungan. Selain itu, sekat pembatas seperti jalan atau ruang terbuka yang dirancang sesuai kondisi kawasan dapat membantu mengurangi risiko perambatan api menuju permukiman.
Permasalahannya, konsep perencanaan tersebut belum selalu diikuti penerapan yang optimal. Koordinasi antara pemerintah dan pihak pengembang perlu diperkuat agar pembangunan tidak dilakukan di kawasan berisiko tinggi atau justru melewati batas perlindungan yang telah direncanakan.
Data Kebencanaan untuk Memetakan Risiko Wilayah
Selain tata ruang, ketersediaan data kebencanaan juga menjadi hal mendasar dalam menentukan langkah mitigasi. Peta satelit, titik lokasi rawan kebakaran, kondisi sosial masyarakat, hingga informasi mengenai flora, fauna, dan indikator lingkungan perlu dihimpun dalam suatu basis data yang terintegrasi.
Melalui data tersebut, tingkat risiko setiap kawasan dapat dianalisis secara lebih terperinci. Wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi dapat ditetapkan sebagai prioritas, sedangkan kawasan lainnya memperoleh pendekatan mitigasi sesuai karakteristik masing-masing.
Pendekatan berbasis data perlu didukung komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Informasi mengenai perkembangan kebakaran, kondisi kabut asap, serta kemungkinan perubahan situasi harus disampaikan secara jelas dan berkelanjutan.
Ketika kualitas udara memburuk, misalnya, masyarakat perlu mengetahui kondisi yang sedang terjadi dan langkah perlindungan yang harus dilakukan. Informasi tersebut juga membantu instansi terkait, termasuk dinas kesehatan, mempersiapkan langkah antisipasi bagi kelompok masyarakat yang rentan.
Kolaborasi dan Evaluasi untuk Pencegahan Jangka Panjang
Di sisi lain, keberhasilan mitigasi tidak hanya bergantung pada kelengkapan dokumen perencanaan, tetapi juga kemampuan berbagai pihak dalam menjalankannya. Koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian tanggung jawab, serta kesiapan sumber daya menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara efektif.
Setiap kejadian karhutla seharusnya menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki perencanaan pada masa mendatang. Data dari berbagai peristiwa perlu terus diperbarui dan dianalisis agar perubahan kondisi lingkungan maupun faktor penyebab bencana dapat dipahami dengan lebih baik.
Upaya mitigasi juga memerlukan keterlibatan seluruh pihak tanpa terjebak pada sikap saling menyalahkan. Pemerintah, pengembang, masyarakat, dan instansi terkait memiliki peran masing-masing dalam mengurangi risiko bencana. Kerja sama tersebut perlu didukung basis data yang akurat agar setiap keputusan disusun berdasarkan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.
Dalam hal ini, mitigasi karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika kebakaran telah terjadi. Perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan risiko bencana, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pemanfaatan data yang akurat, serta koordinasi seluruh pihak perlu menjadi bagian dari langkah pencegahan jangka panjang. Melalui pendekatan yang lebih terencana dan sesuai karakteristik wilayah, risiko serta dampak karhutla diharapkan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas. (Dini)
*) Dr. Ir. Ar. R.A. Retno Hastijanti, M.T., IPU., IAI., APEC. Eng. – Dekan Fakultas Teknik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya