Laksamana Kadislitbang TNI AL Raih Gelar Doktor Ilmu Administrasi FISIP Untag Surabaya

  • 19 Desember 2019
  • MKM
  • 144

Laksamana Kadislitbang TNI Angkatan Laut, Dr. Kasih Prihantoro., S.E., M.M., M.Tr (Han)., berhasil mendapatkan gelar doktor Ilmu Administasi FISIP Untag Surabaya. Setelah menyelesaikan ujian terbuka, Jum`at, (06/12) di meeting room Untag Surabaya.

Dalam disertasi yang berjudul ‘’Analisis implementasi kebijakan wilayah pertahanan dan rencana wilayah pertahanan di Grati Pasuruan’’ Prihantoro menjelaskan, bahwa perkembangan lingkungan strategis global, regional dan nasional harus dihadapi oleh Indonesia dengan menyikapi sistem pertahanan yang kuat. Salah satu unsur untuk mendukung pertahanan yang kuat adalah tersedianya area latihan yang dapat digunakan oleh TNI untuk melatih personelnya agar selalu siap dalam melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjamin terjaganya aset negara untuk daerah latihan, pemerintah melalui Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 138 tahun 2018, mengeluarkan kebijakan tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah Pertahanan. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan masih terjadi banyak konflik dalam kepemilikan lahan.

Tujuan penelitian ini akan menganalisis kebijakan tersebut dengan fokus pada daerah latihan TNI AL di Grati Pasuruan. Metode penelitian menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan publik Van Matter dan Van Horn.

Pria yang pernah mendapatkan Tanda Jasa Dharma Nusa itu memberikan kesimpulan: 1. Implementasi kebijakan rencana wilayah pertahanan dan rencana wilayah pertahanan di Grati Pasuruan, berdasarkan Kepmen Han nomor 138 tahun 2018 tidak berjalan optimal. Secara regulasi tumpang tindih dengan RT/RW Pemkab Pasuruan yang menempatkan sebagian area latihan sebagai daerah pemukiman. Yang dijadikan dasar penduduk untuk menguasai secara ilegal. Penyebab lainnya adalah jaring kerja entitas berkepentingan selama ini menggunakan Mesh Network yang membutuhkan teknis koordinasi rumit dan membutukan waktu lama serta kuatnya kepentingan entitas yang terkait. 2. Sebagai faktor pendukung implementasi adalah kesesuaian medan yang berada di Grati latihan untuk dikenakan latihan TNI AL khususnya Korp Marinir, serta cara yang relatif dekat dengan pasukan marinir yang ada di Surabaya. Sedangkan faktor penghambat yang utama adalah sikap masyarakat dan pemerintah daerah pasuruan yang tidak loyal terhadap regulasi yang selama ini ada. 3. Temuan konsep model penataan ruang nasional pada penelitian ini adalah, diperlukannya lembaga independen Driver Force Yang berwenang penuh dalam mengambil keputusan Terkait kebijakan tata ruang nasional sekaligus sebagai pengawas maupun pengendali dengan menerapkan jaringan kerja Wheel Network.

 

M.KHOIRUL M.

Reporter yang malang melintang di bidang jurnalisme