- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Untag Surabaya kembali gelar Seminar Nasional FISIPOLOGY 4.0 tahun 2022. Kegiatan dengan topik “Kuatkan Mainstreaming Isu GEDSI, Runtuhkan Tendesius Perempuan Dalam Batas” dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur, (19/11).
Tiara Del Vienna, Ketua Pelaksana mengatakan keunikan Seminar Nasional kali ini terletak pada temanya yaitu Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI). BEM FISIP Untag Surabaya ingin membuka perspektif mahasiswa mengenai isu GEDSI dan ingin menciptakan dorongan dalam mendukung kesetaraan GEDSI khususnya bagi kaum perempuan.
Kegiatan ini mendatangkan beberapa pemateri, lanjut Tiara, diantaranya Wakil Gubernur Jawa Timur, DR. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., M.Sc., DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hari Putri Lestari, S.H., M.H., Koor Bidang Isi Siaran KPID Jawa Timur, Sundari, S.I.Kom., M.Si. dan Raka Jawa Timur 2021, M. Zainal Abidin, S.E.
Emil Dardak sapaan akrabnya menyampaikan pokok bahasan perakra terkait peran perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pernikahan dini dan penguatan peran perempuan.
“Seberapa sering kita mendengar orang tua yang bilang ke anak perempuannya yang ingin S2, ‘Gak nikah dulu, Nak?’ Tetapi tidak ke anak laki-laki? Padahal, kalau menikah saat kedua mempelai belum matang, yang paling rugi adalah pihak perempuan,” tujar Emil Dardak.
Di masyarakat Indonesia masih bias terkait perempuan dan laki-laki. Menurutnya, hal tersebut, terjadi akibat kultur yang memang masih menganggap kerja-kerja perempuan adalah perkara wajar dan tak perlu mendapat apresiasi.
Padahal menurut Emil, di Indonesia amanat terkait kesetaraan gender sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang target kesetaraan gender ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 tahun 2020-2024.
“Isu kesetaraan gender, merupakan isu menarik di banyak negara. Bahkan, diskusi tentang perbedaan equality dan equity juga masih berlangsung,” terang Emil pada mahasiswa dari Universitas Se-Jatim.
Maka dari itu, demi menyelesaikan dan meminimalisir isu-isu gender tersebut, Emil mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jatim sudah berusaha mengamalkan amanat kesetaraan gender. Seperti memberlakukan Perda Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dan program Jatim Puspa.
“Dalam pembangunan, perspektif gender menjadi penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Maka kita butuh kebijakan yang tidak bias dan kesadaran kesetaraan gender. Di lingkungan Pemprov, yang tidak memandang gender,” jelasnya.
Tak hanya itu, kesetaraan gender juga usaha menuju Sustainable Development Goals (SGDs) atau tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang dibutuhkan 12 penguatan peran perempuan untuk mencapainya.
Penguatan itu antara lain mengakhiri diskriminasi, menghilangkan kekerasan dan pernikahan usia dini, penghargaan kerja domestik, kebijakan perlindungan sosial, kepemimpinan politik, akses universal bagi kesehatan, hak reproduksi, hak akan sumber daya ekonomi, akses pada sumber daya alam, pemberdayaan teknologi komunikasi dan informasi, serta penerapan hukum.
“Garis besar dari ini, jika membicarakan kesetaraan gender, jangan hanya sekedar teoritis tapi faktual. Don’t talk about others, talk about yourself. Hal-hal seperti itu harus dibahas, agar bisa menciptakan ekosistem yang suportif,” tutup Emil pada acara yang terselenggara di gedung Rektorat Untag Surabaya itu. (Laras)
