- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025. Aksi ini menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat, terutama dalam sektor pendidikan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 13 tuntutan utama kepada pemerintah, yang dilansir dari TribunNews:
1. Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis
Mahasiswa menuntut pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan bebas intervensi politik. Selain itu, pemangkasan anggaran pendidikan harus dibatalkan.
2. Reformasi Agraria Sejati
Pemerintah diminta mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang bermasalah, karena dinilai sering menjadi alat perampasan tanah.
3. Tolak Revisi UU Minerba
Revisi UU Minerba dinilai membungkam kritik di kampus dan lingkungan akademik.
4. Hapuskan Multifungsi ABRI
Keteribatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat
Masyarakat mendesak perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat adat atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025
Aturan ini dinilai sebagai ancaman kepentingan rakyat di sektor pendidikan dan kesehatan
7. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis
Program makan gratis harus dievaluasi secara menyeluruh agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen
Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Terbiatkan Perppu Perampasan Asset
Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset.
10. Tolak Revisi Undang-Undang TNI, Polri dan Kejaksaan
Revisi ini dinilai dapat memperkuat impunitas aparat dan melemahkan pengawasan terhadap institusi tersebut.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih
Pemerintah diminta menindak pejabat yang boros dan tidak bertanggung jawab dengan melakukan perombakan kabinet.
12. Tolak Revisi Tata Tertib DPR
Revisi tata tertib DPR dianggap bermasalah karena berpotensi membuka ruang bagi kesewenang-wenangan.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Demonstrasi ini mencerminkan kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa, terutama di bidang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan kebijakan negara. (Arfa)
