- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Dinas Pendidikan Jawa Timur berencana mengajukan usulan tambahan 1.000 guru PNS. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dr. Saiful Rachman, MM, M.Pd, usai mengisi dalam seminar pendidikan yang diselenggarakan UNTAG Surabaya, Rabu (24/1/2018).
Menurut Saiful, langkah tersebut perlu diambil mengingat jumlah guru PNS yang memasuki masa pensiun terus bertambah. Apalagi saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih melarang sekolah merekrut Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT), padahal kebutuhan guru di SMA/SMK cukup tinggi.
“Kita juga diminta mengusulkan penambahan guru PNS namun saat ini masih fokus untuk melakukan pemetaan dan pemerataan personel guru sesuai kebutuhan,” katanya.
Lebih lanjut Saiful mengungkapkan, hak prioritas untuk diusulkan menjadi PNS adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang statusnya masih GTT. Meski sebenarnya lulusan perguruan tinggi yang fresh graduate juga bisa mendaftarkan diri.
“Kalau skemanya pemerintah pusat yang disampaikan Wapres (Wakil Presiden) itu akan mengangkat 300 ribu guru selama tiga tahun ini. Setiap tahunnya 100 ribu dan tahun ini Jatim akan mengusulkan 1.000 guru khusus untuk SMA/SMK,” paparnya.
Mantan Kepala Badan Diklat Jatim itu menambahkan bahwa cara lain dari penambahan jumlah PNS yaitu dengan kebutuhan pendidik saat ini akan didukung dengan mengoptimalkan guru PNS yang dipekerjakan (Dpk) di sekolah swasta.
“Guru Jatim di semua jenjang yang statusnya Dpk saat ini ada 11 ribu, sedangkan untuk jenjang SMA/SMK sendiri jumlah Dpk mencapai 2.600 orang. PNS Dpk tersebut akan ditarik status induknya dari sekolah swasta ke negeri, tetapi masih bersifat fleksibel dan tetap boleh mengajar di swasta,” ucap Saiful.
Saiful menegaskan keberadaan Dpk memang harus digeser induknya ke negeri. Sebab, jumlah Dpk terakumulasi dengan jumlah guru PNS yang ada di Jatim. Sehingga, meski mengalami kekurangan, catatan pemerintah pusat masih menganggapnya berlebih.
“Kalau kita dianggap kelebihan guru tidak bisa mengusulkan penambahan PNS. Makanya, Dpk harus tercatat di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta mau mengembalikan secara penuh juga tidak masalah, karena akan tetap kita proseskan,” ujarnya.
Redaksi yang malang melintang di bidang jurnalisme
