- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Untag Surabaya menjadi tuan rumah penegakan demokrasi. Sebagai kampus nasionalis, bersama 218 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya menegaskan penolakan terhadap degradasi politik.
Penegakan demokrasi yang diadakan di Gedung R. Ing. Soekonjono lantai dasar ini dihadiri berbagai rektor universitas nasionalis dan rekan-rekan media. Sebagai bagian dari gerakan kampus nasionalis.
Dengan menghadapi kecacatan demokrasi di Indonesia, sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Untag Surabaya menyuarakan petisi sebagai tindakan menolak degradasi politik saat ini.
Rektor Untag Surabaya, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA, membacakan pernyataan sikap sebagai upaya memperjuangkan prinsip demokrasi nilai Pancasila yang harus diepertahankan.
“Terjadinya degradasi demokrasi akibat pelanggaran nilai fundamental dan etika publik selama masa pencalonan pemimpin. Hal ini berdampak pada penurunan martabat bangsa sehingga pengupayaan dalam mendorong Presiden dan pemimpin lain untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga. Kami segenap para rektor, ketua, direktur perguruan tinggi yang tergabung dalam perkumpulan perguruan tinggi nasionalis Indonesia merasa prihatin atas kondisi sosial, politik, dan kelangsungan negara Republik Indonesia menjelang Pemilihan Umum 2024,” tegas Rektor Kampus Merah Putih Untag Surabaya (6/2/24).
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi, Drs. Andang Subaharianto, M. Hum turut menyuarakan keprihatinan terhadap demokrasi saat ini, khususnya menjelang Pemilu 2024.
“Pemilu yang akan datang dapat benar-benar dijamin dengan pelaksanaan yang jujur, adil serta tidak adanya ketakutan-ketakutan warga negara. Kami prihatin terus terang saja ada indikasi-indikasi yang memang membuat kami khawatir’ kata Rektor Untag Banyuwangi.
Prof. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya (UNITOMO), menyampaikan respons teradap penyimpangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) yang memprihatinkan. Indonesia, sebagai negara hukum yang teratur oleh konstitusi, menegaskan hak dan kewenangan secara jelas. Beliau juga menyoroti cacat dalam kode etik sistem hukum dan demokrasi saat ini.
“Saya sebagai akademisi juga sebagai guru besar di bidang Hukum sangat prihatin. Saya mohon agar ayo kita jalankan dengan baik dan dalam proses Pilpres kali ini jangan sampai ada tekanan-tekanan atau ancaman dan menghalalkan semua cara apalagi kemudian orang yang lain tidak boleh melakukan yang dia lakukan tampak menguntungkan sekelompok,” tambah Rektor UNITOMO (Arvina)
