- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Indonesia, salah satu negara yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, kini memiliki inovasi teknologi untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah meluncurkan sistem Early Warning System (EWS) yang memungkinkan masyarakat menerima peringatan dini bencana gempa bumi hanya dalam waktu tiga menit melalui siaran TV digital.
Menurut situs resmi djppi.kominfo, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (DJPPI), Wayan Toni Supriyanto, mengungkapkan bahwa Kementerian Kominfo, melalui DJPPI, berperan dalam mengatasi potensi bencana di Indonesia dengan menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran melalui program Siskomnas PMPB (Sistem Komunikasi Nasional untuk Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana).
Dilansir dari CNBC Indonesia, sistem peringatan bencana ini mengintegrasikan data dan informasi dari berbagai lembaga pemerintah, termasuk BMKG, BNPB, Badan Geologi, dan KLHK. Tujuannya adalah mempercepat penyebaran informasi terkait bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kolaborasi ini dirancang agar informasi krusial mengenai bencana dapat disampaikan secara cepat dan tepat kepada masyarakat yang berada di wilayah terdampak.
Sistem EWS yang diimplementasikan melalui TV digital memiliki dua fitur utama yang mempercepat penyebaran informasi. Pertama, sistem ini bekerja sama dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk mengirimkan SMS blast secara real-time kepada warga yang berada di area terdampak bencana. Pesan ini akan langsung diterima oleh masyarakat di wilayah yang terdampak, sehingga mereka bisa segera bersiap dan menyelamatkan diri.
Kedua, sistem ini terintegrasi dengan TV digital, di mana informasi mengenai bencana, seperti gempa bumi atau tsunami, akan langsung muncul di layar televisi. Namun, untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan lokasi geografis masing-masing, masyarakat diwajibkan menggunakan perangkat TV digital yang tersertifikasi oleh Kominfo. Selain itu, masyarakat juga harus memasukkan kode pos yang tepat pada perangkat TV digital mereka untuk menyesuaikan wilayah penerimaan informasi.
Sistem peringatan dini ini juga melibatkan berbagai lembaga negara lainnya. BMKG, misalnya, menyediakan data terkait gempa bumi dan tsunami, sementara Badan Geologi memberikan informasi mengenai aktivitas vulkanik di berbagai daerah. KLHK turut berkontribusi dengan menyediakan informasi kebakaran hutan dan lahan, sedangkan BNPB memberikan data dan laporan terkait kebencanaan secara nasional.
Sistem ini juga terhubung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, serta beberapa call center 112 di wilayah seperti Depok, Denpasar, dan Badung. Dengan integrasi ini, informasi bencana dapat disebarkan lebih luas dan lebih cepat, baik melalui televisi maupun ponsel, guna meminimalisir dampak dan korban bencana.
Menteri Kominfo menghimbau masyarakat untuk segera beralih menggunakan TV digital yang sudah tersertifikasi guna memastikan mereka dapat menerima informasi kebencanaan dengan baik. Dengan perangkat TV digital yang tepat dan kode pos yang sesuai, masyarakat di daerah rawan bencana dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat dan cepat terkait bencana yang mengancam wilayah mereka.
Sistem ini memerlukan biaya perawatan tahunan sebesar Rp 1 miliar, namun dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bantuan dari Jepang, biaya ini dianggap tidak terlalu besar mengingat dampak besar yang diharapkan dalam menyelamatkan nyawa masyarakat.
Dengan hadirnya sistem ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih siaga dan cepat tanggap menghadapi ancaman bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Teknologi TV digital ini diharapkan mampu menjadi alat vital dalam penyelamatan jiwa di masa mendatang. (Boby)
