- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Kepala Progam Studi (Kaprodi) Doktor Ilmu Ekonomi Untag Surabaya, Prof. Dr. Tri Ratnawati SE., MS., Ak., CA., CPA menyatakan banyak penyebab ketimpangan sosial akibat kesenjangan dan ketimpangan dalam lingkungan sosial. Tindakan pejabat yang tidak bertanggungjawab juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial.
“Tindakan serius harus diambil terhadap pejabat yang lalai kewajiban pajak mereka. Karena akibatnya bisa fatal, ketimpangan makin parah dan rencana untuk menghilangkannya berantakan,” kata Prof. Tri kepada Tim Warta 17 Agustus, Jum’at (3/3).
Hal ini sebagai respon atas kasus-kasus belakangan ini para pejabat yang kerap pamer aset di media sosial. Akibat kejadian ini, masyarakat enggan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan banyak yang mengaku tak mau bayar pajak akibat kejadian ini.
Namun, menurut Prof. Tri faktor utama yang menentukan keberhasilan reformasi perpajakan adalah kepercayaan wajib pajak (taxpayer's trust).
Studi yang dilakukan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, dan lainnya, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah di lembaga pajak berkontribusi pada kegagalan program pajak yang terorganisir dengan baik.
“Tentu kita telah melihat banyak reformasi di sektor perpajakan. penerapan pajak progresif, pembebasan pajak untuk usaha kecil, layanan pajak yang lebih baik, dll. Tapi tidak ada manfaat tanpa kepercayaan dari wajib pajak,” jelasnya.
Selain itu, banyak faktor lain yang juga dapat menyebabkan ketimpangan sosial, namun di antara yang terpenting yaitu ketidakmerataan akses terhadap sumber daya publik, terutama akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan pekerjaan, kemudian ketimpangan kepemilikan aset produktif.
“Selama ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya bersama dengan beberapa pihak di tingkat nasional dan internasional untuk menghilangkan dua masalah utama tersebut. Strategi ‘Indonesia-sentris’ berupaya untuk menyamakan akses ke sumberdaya daya publik, berbeda dengan hegemoni ‘Jawa-sentris’ sebelumnya,” jelasnya.
Berdasarkan banyak studi independen, ia juga menyebut perbaikan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan mengalami peningkatan, walau masih jauh dari target yang diidealkan.
“Reformasi di sektor perpajakan, agenda besar sosial, sertifikasi lahan rakyat, ini di antara langkah penting mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan aset produktif. Strategi dan agenda besar tersebut percuma bila pemerintah tidak bertindak tegas terhadap para pejabat yang lalai dan tidak bertanggungjawab,” tutup Kaprodi Doktor Ilmu Ekonomi Untag Surabaya tersebut (Nabila)
