- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNTAG Surabaya, Achluddin Ibnu Rochim telah meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi FISIP UNTAG Surabaya pada awal Januari lalu. Disertasi yang diajukan mengenai analisis implementasi kebijakan ketransmigrasian di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur periode 2009-2014.
Achluddin Ibnu Rochim, saat ujian terbuka menjelaskan bahwa ditengah keterbelakangan dan keterbatasan sebagian besar penduduk Jawa Timur, ternyata Jawa Timur telah memiliki modal dasar pembangunan yakni jumlah penduduk yang besar, tetapi disisi lain membawa implikasi negatif .
" Kebijakan mobilitas kependudukan yang dilaksanakan telah berhasil secara efektif melakukan perubahan sosial melalui program-program mobilitas kependudukan pada masyarakat, termasuk transmigrasi. Tetapi pada sisi lain, keberhasilan kebijakan mobilitas kependudukan sektor transmigrasi ini membawa implikasi negatif yakni cara pandang baik pemerintah daerah maupun masyarakat yang berorientasi pada kepentingan. " jelasnya
Dia malanjutkan, " Sedangkan dalam prakteknya terdapat ambivalensi kebijakan publik di bidang transmigrasi ini, sebab landasan ideal berupa Pancasila, UUD 1945 dengan segala nilai-nilai kebersatuan dan kebersamaannya yang menjadi dasar bagi kebijakan publik itu sendiri, justru bertentangan dengan kenyataan kepentingan-kepentingan antar pemerintah daeah yang bekerjasama dan kepentingan nilai, sosial, ekonomi, tradisi budaya serta politik di antara masyarakat lokal sebagai daerah tujuan transmigrasi dengan masyarakat transmigran sebagai pendatang. Dalam kenyataannya, kebijakan publik di bidang mobilitas kependudukan yakni trasmigrasian ini telah melahirkan perbedaan kepentingan di antara mereka. "
Dari hasil penelitian ini saya menarik tiga kesimpulan, ucapnya pada penguji, yaitu pertama, bahwa implementasi kebijakan ketransmigrasian di Dinas Tenagakerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur ternyata sudah sesuai dengan faktor-faktor yang mendukung kinerja implementasi kebijakan sebagaimana teori Van Mater And Van Horn, yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor.
Kedua, adanya faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijkan ketransmigrasian di Dinas Tenagakerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur periode 2009-2014 ternyata meliputi : (a) Sasaran strategi bidang ketransmigrasian, yakni menujudkan tranmigran yang mandiridan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak huni. (b) Sumber daya dalam implementasi kebijakan ketransmigrasian jawa timur didukung oleh sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. (c) Komunikasi antara organisasi dalam implementasi kebijakan ketransmigrasian jawa timur dilakukan dengan menjalin hubungan antara bidang mobilitas penduduk dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi jawa timur dengan organisasi pemerintah pusat, dengan organisasi pemerintah daerah kabupaten/kota pengirim, dengan organisasi daerah kabupaten/kota tujuan, dengan organisasi pendukung kontribusi, dengan internal organisasi dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi jawa timur. (d) Karakteristik norma pola hubungan agen pelaksana kebijakan ketransmigrasian jawa timur didasarkan pada perubahan paradigma transmigrasi dari centralistis otoritarian ke desentralistis demoktaris, juga disesuaikan dengan misi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat, mengedepankan partisipasi rakyat. (e) Dari aspek sosial, ekonomi dan politik pelaksanaan kebijakan ketransmigrasian ini dari sisi jawa timur sangat terdukung namun dari sisi kondisi sosial, ekonomi dan politik daerah tujuan transmigrasi justru menjadi dinamika baik pada level pemangku kepentingan maupun level masyarakat bawah. (f) Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan ketransmigrasian jawa timur ini diberikan secara berantai dari kepala dinas tenaga kerja, transmigrasi dan kependudukan provinsi jawa timur kepada kepala bidang mobilitas penduduk, kepala seksi penyiapan pendaftaran dan seleksi, seksi pelayanan transmigrasi, pengolah data penataan penduduk.
Terakhir, model implementasi kebijakan ketransmigrasian di Dinas Ketenagakerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur periode 2009-2014 ternyata masih belum sepenuhnya sama persis dengan model implementasi dari Van Mater And Van Horn. Perbedaan tersebut terdapat pada belum adanya saling keterhubungan di antara faktor-faktor pendukung kinerja, yang ada hanya hubungan faktor-faktor tersebut secara langsung ke arah kinerja implemantasi. Perbedaan yang lain adalah pada Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur periode 2009-2014, terdapat adanya faktor kerjasama antar daerah.
Diakhir ujian, dosen UNTAG Surabaya ini rekomendasikan bahwa sebaiknya kinerja implementasi kebijakan ketransmigrasian di Dinas Tenagakerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur periode 2009-2014 yang secara teori Van Mater And Van Horn, meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi orgasnisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implentor, kerjasama antar daerah agar dapat disesuaikan bukan hanya faktor-faktor ke arah kinerja implementasinya saja, tetapi juga ketergantungan di antara faktor-faktor pendukung satu sama lainnya.
Redaksi yang malang melintang di bidang jurnalisme
