Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Endro Legowo, SE.,M.A.P berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNTAG Surabaya dengan judul disertasi “ Implementasi Kebijakan Publik Di Intansi Militer” pada Senin, 20 Februari 2017 digedung Graha Wiyata lantai 9.
Endro Legowo, SE.,M.A.P mengatakan implementasi kebijakan publik di intansi militer tidak bisa dipastikan dapat terselenggara dengan baik, sebaik apapun formulasi kebijakan publik tersebut dirumuskan khususnya bila dilihat dari sisi konteks kebijakan. Penelitian ini mengambil studi tentang pelaksanaan pekerjaan kontruksi di Komando Pembinaan Doktrik Pendidikan dan latihan TNI AL, Akademi angkatan laut dan pangkalan utama TNI AL.
Sesuai dengan tujuan diberlakukannya Perpres nomer 70 tahun 2012 adalah agar pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat, transparan,terbuka dan perlakuan adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertangungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah.
“ Implementasi kebijakan publik di intansi militer membutuhkan suatu pemahaman tersendiri bila dikaitkan dengan budaya organisasi, budaya militer sangat mendominasi dalam setiap sendi kehidupan organisasi militer. Idealnya penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di intansi militer dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut: seluruh pelaku penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa khususnya pekerjaan konstruksi harus menaati ketentuan yang berlaku termasuk penyedia jasa maupun pemimpin organisasi, harus mengedepankan asas profesionalitas dan mengedepankan kepentingan organisasi, harus dalam praktek budaya militer yang baik dan karakter pemimpin yang baik sangat diharapkan dalam perwujudan praktek budaya militer yang baik, dimana dapat tercermin dalam pengambilan tindakan diskresi secara bijak,” jelas Panglima TNI AL tersebut.
“ Karakter pemimpin berpengaruh signifikan terhadap baik buruknya praktek budaya militer, tidak ada anak buah yang salah, yang salah pemimpinnya hal ini terkandung makna bahwa pemimpin mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap baik buruknya anak buah dalam pembinaan,” tambah mahasiswa kelahiran Madiun tersebut.
Dari hasil penelitian tersebut peneliti merekomendasikan kepada pengambilan kebijakan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan karakter pemimpin yang baik dan mulia akan mewujudkan budaya militer yang baik dimana pada akhirnya berimplikasi terhadap komitmen untuk manaati ketentuan yang berlaku, profesionalisme dan pemberdayaan personil, tersedia anggaran yang cukup memadai dan realistis, mewujudkan budaya organisasi atau budaya militer yang baik dan meningkatkan lembaga pendidikan.