- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Kepala Departemen Pelaut Akademi Angkatan Laut (Kadeppel AAL) Benny Sukandari, SE.,MM lulus Program Doktor (S3) Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNTAG Surabaya, Semester Genap 2015/2016. Disertasi yang diujikan tentang ‘Kebijakan Pengelolaan Terpadu Alur Pelayaran Barat Surabaya’.
Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan pelayaran bagi kapal yang akan masuk ke pelabuhan Surabaya. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Indonesia, secara umum pelayaran harus mempunyai prasyarat menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan, mendorong kelancaran kegiatan perekonomian, memberikan prasana transportasi yang baik, aman dan cepat, dapat menandai batas wilayah dalam rangka menjaga kedaulatan negara, memantapkan pertahanan dan keamanan negara, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
Menurut Benny Sukandari, saat ini kondisi alur APBS semakin lama semakin terbatas dengan semakin padatnya kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan Surabaya, sedangkan kondisi fisik alur tetap. Dengan adanya pelabuhan baru Teluk Lamong, maka prediksi akan semakin meningkatkan aktivitas penggunaan Alur APBS dan diperkirakan akan menambah kompleksitas kepadatan pelayaran di Alur APBS.
“Ada beberapa institusi yang berperan dalam pengelolaan alur pelayaran Barat Surabaya, meliputi: TNI AL, Distrik Navigasi, dan dishubla,” kata Benny Sukandari saat memaparkan disertasinya kepada tim penguji.
Semua institusi tersebut, lanjut dia, berperan besar dalam penyelenggaraan pelayaran di Alur APBS. Koordinasi dan sinergitas perlu ditimbulkan dalam pengelolaan APBS, sehingga bisa mengantisipasi kompleksitas permasalahan di APBS, serta menghindari adanya kebijakan saling tumpang tindih dan berseberangan antar institusi.
Penelitian pria yang berdomisili di Graha Anggrek Mas Regency B1/10 Sidoarjo bertujuan untuk mencari dan menganalisis kebijakan yang terpadu dan terintegrasi dari para institusi yang berperan dalam perkembangan dinamika sistem yang akan datang, sehingga dapat ditentukan kebijakan-kebijakan mana yang baik, terpadu yang dapat diterapkan dalam pengelolaan APBS. Model yang digunakan adalah pengembangan teori kebijakan publik yang diintegrasikan dengan model dinamika sistem yang dikembangkan dalam Causal Loop Diagram. Output dari penelitiannya itu, adalah berupa kebijakan terpadu dari para institusi yang berperan dalam pengelolaan APBS melalui penerapan Hazard Analysis Controliing System (HACS) dalam tiga aspek kebijakan, yaitu Keamanan dan keselamatan pelayaran, operasional dan lingkungan, serta maintenance dan revitalisasi.
Benny Sukandari dalam penelitiannya menyimpulkan, hubungan keterpaduan yang ada kurang maksimal dikarenakan hanya berdasarkan kebijakan yang diangkat oleh masing-masing TNI AL, Pelindo, Distrik Navigasi dan Dishubla sesuai tupoksi yang ada, serta belum terintegrasi antar stakeholder yang berperan dalam pengelolaan di alur APBS, kondisi akan membahayakan jalur APBS seiring peningkatan kunjungan kapal yang diiringi dengan kapal-kapal antri dengan parkir lego jangkar di laut pelayaran APBS yang semakin tidak teratur terkadang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal dan kerusakan lingkungan. Peran masing-masing stakeholder baik TNI AL, Pelindo, Distrik Navigasi maupun Dishubla memiliki kebutuhan masing-masing untuk mewujudkan pengelolaan alur APBS baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan landasan masing-masing institusi stakeholder.
Derdasarkan hasil penelitiannya, Benny Sukandari merekomendasikan agar para stakeholder melakukan integrasi institusi dan kebijakan-kebijakan terpadu, baik itu terkait dengan sarana bantu navigasi, telekomunikasi pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, bangunan dan instalasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, dan pekerjaan bawah air, mengingat sebelumnya tidak seluruh stakeholder memenuhi kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tidak terintegrasi satu sama lain.
