- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Disertasi berjudul ‘’Implementasi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/624/KPTS/013/2016 Tentang Pembentukan Suatu Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Jawa Timur’’ berhasil mengantarkan Helmy Perdana Putera menyelesaikan pendidikan program doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untag Surabaya. Dalam sidang terbuka yang berlangsung di meeting room Graha Wiyata lantai 1 Untag Surabaya Hari Senin, (24/06/2019), Helmy dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Disertasi tersebut mengkaji terkait Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli. Fokus analisis ini adalah pelaku good governance yang terdiri atas Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Komando Daerah Militer V Brawijaya, Masyarakat Sipil dan Kelompok Akademisi.
‘’Pelaku good governance saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain, hal tersebut dianalisa dari Kebijakan Surat Keputusan Gubernur Jatim tentang pembentukan Satgas Saber Pungli yang mencakup faktor standar, sasaran, komunikasi antar organisasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, karakter Lembaga implementator, kondisi sosial, ekonomi dan politik,’’ kata Helmy.
Menurut Helmy, saat ini Pemerintah telah menyusun program, sasaran dan kegiatan sebagai pedoman dalam menghadapi tiga masalah. Yang pertama merosotnya kewibaan negara, kedua melemahnya perekonomian nasional dan terakhir merebaknya intoleransi serta krisis kepribadian bangsa. Nawacita sebagai 9 agenda prioritas Presiden dirumuskan sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik dan mandiri di bidang ekonomi.
‘’Untuk mewujudkan agenda Nawacita tersebut diperlukan kerja nyata tahap demi tahap. Mulai pembangunan fondasi dan dilanjutkan dengan upaya percepatan diberbagai bidang. Tahap awal percepatan tersebut difokuskan pada bidang ekonomi, khususnya percepatan pembangunan sektor infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia serta deregulasi ekonomi,’’ ujar Helmy.
Dari hasil penelitian tersebut, Helmy menyarankan bahwa sebaiknya kebijakan Saber Pungli Provinsi Jawa Timur dalam hal sosialisasi, pencegahan dan penegakkan hukum berupa operasi tangkap tangan supaya dipertahankan. Hal ini mengingat standar dan sasaran yang sudah ada sebagai pedoman yang harus dipertahankan pelaksanaan serta teknisnya.
‘’Kebijakan Saber Pungli di Jawa Timur harus dapat dipertahankan, karena hal ini didukung secara cukup, baik sumber daya manusia dari berbagai insure yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadahi serta sumber daya anggaran dari APBD Provinsi. Maka dari itu pada waktu mendatang hal tersebut sangat perlu dipertahankan,’’ tutup Helmy dalam disertasinya.
Reporter : YRS
Editor : LA_Unda
