Kupas Pelajaran Mundurnya Wapres, Prof. Denny Indrayana Soroti Praktik Duitokrasi

  • 20 November 2026
  • 14

Polemik syarat pendidikan dan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi bahan kupasan Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Denny Indrayana S.H., LL.M. Ph.D, dalam Kuliah Tamu Fakultas Hukum Untag Surabaya di Auditorium R. Soeparman Hadipranoto, Gedung Graha Wiyata Lt. 9, Selasa (17/11/26).


Mengangkat tema “Menegakkan Demokrasi, Melawan Duitokrasi: Pelajaran dari Pemakzulan Wakil Presiden”, Denny hadir sebagai narasumber tunggal untuk membahas persoalan tersebut dari perspektif penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dan praktik duitokrasi yang dinilai menggerus demokrasi Indonesia.


Menurut Denny, perdebatan publik selama ini kerap hanya menyentuh persoalan keabsahan ijazah. Padahal, akar masalahnya terletak pada manipulasi aturan demi melanggengkan kekuasaan, mulai dari perubahan syarat batas usia di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga penyelundupan norma pengecualian syarat ijazah SMA dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.


“Persoalan utamanya bukan ijazah, terlalu sederhana kalau hanya ijazah. Persoalan utamanya adalah kekuasaan yang disalahgunakan, di mana aturan main diutak-atik dan dicocoklogikan," ujarnya (17/11)


Ia juga menjelaskan pengunduran diri Gibran sebagai pelajaran penting bagi kelembagaan negara, khususnya terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUD 1945.


“Tanpa pengunduran diri, proses hukum melalui Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan serta bergulirnya hak menyatakan pendapat di parlemen akan berujung pada pemberhentian,” imbuhnya 


Selain mengulas dinamika ketatanegaraan, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut memaparkan lima agenda reformasi yang disebut Panca Tuntutan Rakyat (Pantura) sebagai langkah perbaikan ke depan.


Kelima tuntutan itu meliputi penghentian politik dinasti, reformasi total institusi Polri, pengembalian independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemberantasan mafia sumber daya alam, serta reformasi total sistem pemilu untuk mengakhiri politik uang.


Pandangan tersebut sejalan dengan kiprah Denny sebagai pakar hukum tata negara, akademikus, dan aktivis antikorupsi. Pengacara yang berizin praktik di Indonesia dan Australia ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Febe)


https://untag-sby.ac.id
https://www.untag-sby.ac.id