Kekuasaan Sebagai Simbul Sosial Memiliki Karakteristik Hirarkis dan Piramida

  • 19 Juni 2015
  • 5727

Wakil rektor 1 untag surabaya Dr. Andik matulessy, M.Si, menjadi pembicara dalam seminar psikologi politik di Universitas Negeri Makasar (UNM) kemarin, Sabtu 13 Juni 2015. Adapun tema yang diangkat dalam seminar itu adalah menggugat partisipasi masyarakat (perspektid pcycho, sosial, dan politik).

Pada kesempatan tersebut Andik mengatakan bahwa kekuasaan pada dasarnya melekat secara inheren pada diri manusia. Jadi,  manusia memiliki keinginan mutlak pada kekuasaan. “ Paling  tidak penguasa bagi dirinya sendiri, keluarga, organisasi sederhana sampai dengan  yang kompleks (negara),” kata dekan Fakultas Psikologi Untag Surabaya (2001-2009) itu.

Kekuasaan, lanjut dia, berarti kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain, mendominasi, mengendalikan orang lain, dan sebagai simbol sosial. Kekuasaan memiliki karakteristik hirarkis dan piramida. Posisi elit selalu lebih sedikit secara kuantitas, tetapi memiliki kapabilitas yang kuat dan solid secara kualitas. “ Sehingga memiliki pengaruh yang efektif pada massa karena memiliki daya paksa,” ucap Andik, penulis buku  Psikologi Pencerahan; Gerakan Mahasiswa; Psikologi Politik; Mahasiswa dan Gerakan Sosial tersebut.

Partisipasi politik diyakini merupakan kegiatan dimana kepentingan rakyat akan tersalur atau diperhatikan, dan melalui kegiatan ini diyakini dapat mempengaruhi tindakan dari yang berwenang untuk membuat keputusan mengikat dan menghasilkan kebijakan publik yang pro rakyat atau berpihak pada kepentingan rakyat. Partisipasi politik merupakan rangkaian kegiatan yang secara signifikan mempengaruhi kebijakan publik atau tindakan pemerintah. “ Termasuk partisipasi dalam politik wacana , proses pemilu, dan tindakan masyarakat,” imbuhnya.

Andik menyebutkan issue social-politik yang berkembang di masyarakat seperti KKN, ketidakadilan ekonomi, kebijakan pemerintah tentang pendidikan, separatisme/konflik etnis, militerisme-civil society, dampak sosial pembangunan, hak buruh, pelanggaran hukum, produk undang-undang, kebijakan terhadap pengusaha, dan hubungan internasional.

Berbagai persoalan yang dibahas dalam psikologi politik antara lain psychology dan personality, attitudes dan voting behavior, political cognition dan information processing, political knowledge, perceptions of politicians, perception of political issues, political self concept. “ Selain itu, ada political interest, political activity, attitudes dan political belief, ideological orientation and cognitive style, dsb,” tutup Ketua Kompartemen Organisasi PP Himpsi (2010-2014) itu.


https://untag-sby.ac.id
https://www.untag-sby.ac.id