- Profil
- Struktural
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Portal Berita Online YPTA 1945 Surabaya
Konflik antara KPK dan Polri memang menguras perhatian. Hampir setiap saat kita lihat di media masa membahas tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, KPK atau Polri. Ada yang menuding KPK sudah di politisasi, ada yang sebut Polri lakukan rekayasa penangkapan Bambang Widjojanto (BW). Nama Budi Gunawan (BW) pun diduga dibalik aksi penangkapan itu. Mana yang betul?. Menurut Kristoforus L.Kleden,SH., MH Dosen Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, dalam kasus ini presiden Jokowi harus segera mengambil keputusan yang tidak memihak dan saling menguntungkan bagi KPK dan Polri.
Keadaan seperti ini merupakan kondisi yang tidak sehat bagi penegakan hukum di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Kleden, “ Satu kondisi yang tidak sehat bagi penegakan hukum di Indonesia, kenapa saya katakan tidak sehat, artinya dua institusi yang sangat diharapkan dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi sekarang justru berseteru. Selama ini diharapkan KPK mampu meningkatkan resitensinya dalam memberantas korupsi dan Polri juga begitu,”
Lanjutnya, “ Perseteruan ini menurut saya ada kaitannya dengan penetapan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Karena di mata temen-temen KPK jauh sebelum Jokowi menentukan siapa-siapa yang akan duduk di kabinet, Kejaksaan Agung, dan Kapolri, KPK sudah memberikan daftar merah dan kuning. Ketika presiden merekomendasikan Budi Gunawan, dan kemudian direkomendasikan oleh DPR di rapat paripurna untuk menjadi Kapolri jauh sebelumnya KPK sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Budi Gunawan tersangka kasus korupsi. Nah, ini titik awal perseteruan KPK dan Kapolri. Kemudian buntutnya Polri melalui Bareskrim menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto terkait keterangan palsu Pilkada 2010, tetapi waktu itu dia belum menjadi anggota KPK, mestinya ketika itu segera diproses tetapi ternyata tidak, dan sekarang baru dimunculkan,”
“ Akibat dari konflik tersebut akan mempengaruhi kinerja KPK, karena sifat kepemimpinan KPK sendiri kolektif kolegial. Bagaimana KPK bisa maksimal dalam pemberantasan korupsi jika anggotanya dalam masalah. Konflik KPK dan Polri ini menjadi pekerjaan berat bagi Jokowi dalam menentukan sikap. Harapannya Jokowi tidak berpihak kepada KPK dan Polri tetapi lebih melihat kepentingan negera, itu yang lebih penting. Perseturuan ini harus segera diakhiri. Jokowi dalam waktu dekat harus mengambil tindakan yang menguntungkan semua pihak. Saat ini kita sedang membangun pemberantasan korupsi, sayang jika KPK harus diperlemah dengan kondisi seperti ini,” Tambah Kleden.
edit.jpg)
