Kalimantan kembali berada dalam sorotan setelah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meluas di sejumlah wilayah. Puncak musim kemarau membuat titik panas bermunculan, sementara kabut asap mulai mengganggu aktivitas warga, transportasi, pendidikan, hingga kualitas udara.
Data dalam infografis menunjukkan lebih dari 1.400 titik panas tersebar di Kalimantan. Wilayah Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah terdampak paling luas, dengan lahan terbakar mencapai lebih dari 28 ribu hektare. Sebagian titik panas juga disebut berada di kawasan konsesi tambang dan sawit, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap tata kelola lingkungan dan pengawasan lahan.
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga mengancam habitat satwa liar. Habitat orangutan Kalimantan disebut terus menyusut akibat kebakaran dan kerusakan kawasan konservasi. Api bawah tanah di lahan gambut juga menjadi ancaman serius karena dapat merusak akar pohon besar, membuat ekosistem hutan sulit pulih, serta menghilangkan rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna endemik.
Kabut asap turut melumpuhkan aktivitas sosial masyarakat. Sejumlah penerbangan di Bandara Syamsudin Noor dilaporkan terganggu akibat jarak pandang menurun. Di sektor pendidikan, jam belajar murid PAUD hingga SMP di Banjarbaru digeser menjadi pukul 09.00 WITA. Dari sisi kesehatan, polusi PM2.5 yang masuk kategori berbahaya berpotensi meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Melihat dampak yang semakin luas, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah menetapkan karhutla Kalimantan sebagai bencana nasional. “Pemerintah perlu menetapkan status karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan. Data titik panas BNPB harus segera ditindaklanjuti dengan operasi pemadaman cepat di lapangan,” ujarnya. Pemerintah bersama satgas gabungan diharapkan dapat memperkuat pemadaman darat, patroli, pendinginan lahan, serta operasi udara agar kebakaran tidak semakin meluas. (Ivan)
