Tingkat transparansi yang belum merata, keadilan organisasi yang masih lemah, hingga transformasi digital yang belum berdampak nyata pada pelayanan publik menjadi temuan utama penelitian doktoral Dr. Eddy Raya Samsuri, ST., M.M., seorang Bupati Barito Selatan. Melalui kajian mendalam ini, ia memetakan persoalan mendasar birokrasi daerah yang selama ini menghambat efektivitas kinerja pemerintah.
Transformasi tata kelola pemerintahan kembali menjadi sorotan melalui penelitian Dr. Eddy Raya Samsuri, ST., M.M., Bupati Barito Selatan, yang mengkaji “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan Organisasi terhadap Kinerja Organisasi dimediasi oleh Komitmen Organisasi dan Kepemimpinan Digital pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.”
Penelitian komprehensif tersebut menguliti persoalan utama birokrasi daerah, mulai dari lemahnya sistem pelayanan publik hingga tantangan besar dalam transformasi digital pemerintahan.
Mengupas Akar Masalah Pelayanan Publik
Dalam disertasinya, ia menggambarkan kondisi Indonesia yang masih berjuang menuju target besar Indonesia Emas 2045. Data yang ia paparkan menunjukkan fakta penting, pandemi COVID-19 menekan pertumbuhan ekonomi hingga 2,97% dan meningkatkan angka pengangguran menjadi 7,07%. Efektivitas pemerintahan Indonesia pun masih rendah, ditunjukkan oleh indeks government effectiveness sebesar 0,44, peringkat 61 dunia.
Barito Selatan, daerah yang ia pimpin, juga merasakan dampaknya. Indeks daya saing daerah berada pada angka 2,93 dan menempati peringkat ke-5 di Kalimantan Tengah. Pada 2023, skor pelayanan publik menempatkan Barito Selatan di posisi 14 dari 15 kabupaten/kota.
“Pelayanan publik yang baik bukan hanya tuntutan masyarakat, tetapi kewajiban moral pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik,” ujarnya dalam pemaparan disertasi (4/12)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Barito Selatan sebenarnya telah mencapai skor 3,19, namun transformasi digital belum sepenuhnya efektif meningkatkan kualitas layanan.
Dari sinilah penelitian ini menemukan urgensi mengkaji hubungan mendasar antara nilai-nilai organisasi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta keadilan, dengan kinerja organisasi pemerintah.
Transparansi dan Keadilan Organisasi
Melalui survei terhadap 93 responden yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, hingga SDM teknologi informasi, Eddy memperoleh temuan penting, tingkat transparansi di OPD Barito Selatan secara umum dinilai baik, tetapi aspek keterbukaan proses, komponen paling mendasar dalam transparansi publik, justru menjadi titik paling lemah. Tanpa keterbukaan proses, transparansi hanya menjadi formalitas administratif.
Penilaian terhadap akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi menunjukkan pola serupa. Meskipun mendapat skor baik, komponen strategis seperti evaluasi program, akuntabilitas pelaporan, dan independensi pengawasan masih tertinggal. Sementara itu, dalam keadilan organisasi, aspek paling krusial yaitu keadilan distributif tercatat mendapat nilai paling rendah.
“Ketika prosedur tidak adil dan proses tidak terbuka, organisasi tidak hanya kehilangan efektivitasnya, tetapi juga kehilangan kepercayaan pegawainya,” tegas Eddy.
Komitmen Pegawai dan Kepemimpinan Digital Menjadi Kunci
Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai organisasi tersebut berpengaruh kuat terhadap komitmen pegawai. Semakin tinggi transparansi dan keadilan, semakin tinggi pula loyalitas serta rasa bangga pegawai terhadap organisasinya. Namun indikator terpenting dalam komitmen organisasi, yaitu kemauan pegawai, justru memiliki nilai paling rendah. Ini menunjukkan tantangan besar dalam membangun budaya kerja berbasis inisiatif.
Pada aspek kepemimpinan digital, kemampuan komunikasi para pimpinan OPD dinilai sangat baik. Namun, kemampuan berpikir kolaboratif dan kemampuan memonitor kinerja secara digital masih belum optimal.
“Pemimpin digital bukan hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi mampu menggerakkan organisasi dengan teknologi itu,” ungkapnya.
Kinerja Organisasi Meningkat, Tapi Dampaknya Belum Terasa
Temuan lain yang tak kalah menarik adalah bahwa kinerja OPD dari sisi output dan outcome sebenarnya sudah dinilai baik. Namun, dampak langsung bagi masyarakat masih rendah. Dengan kata lain, program pemerintah memang terlaksana, tetapi belum memberikan perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan warga.
Eddy menyimpulkan bahwa peningkatan dampak membutuhkan penguatan integritas internal melalui komitmen organisasi dan kepemimpinan digital.
“Jika transparansi dan akuntabilitas kita perkuat, jika kepemimpinan digital kita jalankan dengan sungguh-sungguh, maka pelayanan publik akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya terlihat baik di laporan,” tegasnya
Sidang promosi doktor ini tidak hanya mengukuhkan Eddy Raya Samsuri sebagai akademisi bergelar doktor, tetapi juga meneguhkan komitmen Untag Surabaya dalam melahirkan pemimpin daerah yang berorientasi pada inovasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Resmi meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya pada sidang terbuka 4 Desember 2025, penelitian Dr. Eddy menjadi rujukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat transformasi digital dan tata kelola organisasi. Temuannya menegaskan bahwa perbaikan kualitas pelayanan publik adalah pijakan penting menuju Indonesia Emas 2045, dimulai dari reformasi birokrasi di level daerah. (Boby)
