Muhammad Arifin, S.Pd.I., M.Si., menawarkan model implementasi digitalisasi pengadaan buku sekolah melalui disertasinya pada ujian promosi doktor di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya.
Ujian promosi doktor tersebut berlangsung di Meeting Room Grha Wiyata Untag Surabaya, Jumat (10/7/2026). Dalam penelitiannya, Arifin menyoroti pentingnya transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengadaan buku di satuan pendidikan.
Penelitian ini berangkat dari transformasi digital di sektor pendidikan yang tidak hanya menyentuh proses pembelajaran, tetapi juga tata kelola sarana pendukung, termasuk pengadaan buku sekolah. Menurut Arifin, sistem digital perlu dikelola secara tepat agar mampu menjawab persoalan di lapangan.
Berbekal pengalaman di bidang percetakan, Arifin melihat langsung berbagai tantangan dalam proses pengadaan buku. Pengalaman tersebut mendorongnya mengkaji persoalan ini melalui penelitian ilmiah.
“Kebetulan saya juga bergerak di bidang percetakan, sehingga saya memahami secara langsung berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Pengalaman tersebut menjadi dasar yang mendorong saya untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam,” ungkapnya.
Melalui disertasinya, Arifin mengkaji implementasi kebijakan digitalisasi pengadaan buku pada satuan pendidikan dasar di Kota Surabaya. Penelitian tersebut menyoroti pemanfaatan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).
Kedua platform tersebut dinilai menjadi instrumen penting dalam mendorong tata kelola pengadaan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. SIPLah digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan, sedangkan ARKAS mendukung perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban dana sekolah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pengadaan buku di Kota Surabaya secara umum telah berjalan sesuai tujuan kebijakan pemerintah. Pemanfaatan sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memberi kemudahan bagi sekolah dalam menjalankan proses pengadaan.
Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah faktor yang masih memengaruhi efektivitas implementasi. Beberapa di antaranya meliputi kapasitas sumber daya manusia yang belum merata, integrasi sistem informasi yang belum optimal, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme verifikasi dan persetujuan anggaran yang masih perlu disempurnakan.
Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kesiapan organisasi, tata kelola data, koordinasi kelembagaan, dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting.
Dengan menggunakan Model Ambiguity-Conflict yang dikembangkan Richard E. Matland, Arifin mengategorikan implementasi kebijakan digitalisasi pengadaan buku sebagai administrative implementation. Kategori ini menggambarkan implementasi dengan tingkat konflik dan ambiguitas yang relatif rendah, sehingga keberhasilannya lebih banyak dipengaruhi kapasitas organisasi, ketersediaan sumber daya, dan efektivitas proses administrasi.
Selain memetakan implementasi yang telah berjalan, disertasi ini juga menghasilkan pengembangan model implementasi kebijakan digital. Model tersebut menambahkan sejumlah faktor, seperti integrasi sistem digital, tata kelola data, digital trust, koordinasi kelembagaan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Arifin berharap hasil penelitiannya tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan pendidikan, khususnya terkait pengadaan buku sekolah.
“Saya harap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pengelolaan dan digitalisasi pengadaan buku di Kota Surabaya. Dengan begitu, sistem yang diterapkan ke depan dapat menjadi lebih baik, efektif, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat,” pungkasnya. (Dini)
