Transformasi budaya birokrasi kembali menjadi perhatian publik seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan kualitas pelayanan di berbagai daerah. Dorongan menghadirkan birokrasi modern yang berintegritas kini tidak lagi sekadar wacana, tetapi menjadi kebutuhan nyata untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Urgensi itu menjadi latar penting bagi penelitian yang dilakukan oleh Eko Hermansyah, S.STP., MM., seorang Camat Dusun Hilir sekaligus Plt. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Barito Selatan. Melalui Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Ekonomi (DIE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya, ia menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana budaya birokrasi, etika, dan kepemimpinan memengaruhi kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Sidang terbuka berlangsung pada Selasa, 2 Desember 2025, di Meeting Room Graha Wiyata lantai 1. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Rektor Untag Surabaya, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A.
Melalui disertasinya yang berjudul “Pengaruh Transformasi Budaya Birokrasi, Etika Birokrasi, dan Transformasi Kepemimpinan terhadap Laporan Hasil Evaluasi AKIP dengan Variabel Intervening SAKIP dan LAKIP serta Variabel Moderating Dukungan Stakeholder pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan”, Eko memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana kualitas laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dapat ditingkatkan melalui transformasi fundamental di tubuh birokrasi.
“Birokrasi adalah jantung pelayanan negara. Jika budayanya tidak berubah, maka laporan kinerja hanya menjadi formalitas yang tidak menuntun organisasi ke arah perbaikan,” ujarnya didepan para dosen penguji (2/12)
Ia menegaskan bahwa perubahan budaya harus berjalan seiring dengan penguatan etika dan kepemimpinan sehingga menghasilkan birokrasi yang mampu menyusun laporan kinerja secara objektif, akurat, dan berorientasi pada hasil.
Penelitian ini berangkat dari kondisi nyata di Kabupaten Barito Selatan, di mana laporan hasil evaluasi AKIP belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai instrumen strategis perbaikan tata kelola. Situasi tersebut menjadi alarm penting bahwa kinerja birokrasi tidak hanya dinilai dari capaian program, tetapi juga dari sejauh mana hasil evaluasi digunakan sebagai pedoman perbaikan berkelanjutan.
Dalam konteks itu, budaya birokrasi yang kolaboratif, etika birokrasi yang kuat, dan kepemimpinan transformatif muncul sebagai faktor yang memperkuat sistem AKIP, termasuk bagaimana laporan AKIP disusun dan dimanfaatkan. Ketika ketiga elemen ini bergerak selaras, laporan hasil evaluasi AKIP mampu memberikan gambaran yang jauh lebih komprehensif mengenai kinerja lembaga pemerintah.
Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan PLS-SEM, Eko melibatkan 124 responden dari berbagai jabatan di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan. Analisisnya memperlihatkan hubungan kompleks antarvariabel yang diteliti.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformatif memiliki pengaruh paling kuat terhadap kualitas laporan evaluasi AKIP, baik secara langsung maupun melalui peningkatan kualitas laporan AKIP itu sendiri.
Sementara itu, transformasi budaya birokrasi dan etika birokrasi berperan besar dalam memperkuat fondasi sistem akuntabilitas. Meski tidak selalu berpengaruh langsung terhadap hasil evaluasi, keduanya penting dalam membangun sistem kerja yang lebih tertata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Eko juga menyoroti bahwa dukungan stakeholder merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam peningkatan akuntabilitas publik. Menurutnya, dukungan tersebut terbukti memperkuat hubungan antara laporan AKIP dan laporan hasil evaluasi AKIP.
“Dalam akuntabilitas, pemerintah tidak bisa berjalan sendirian. Kepercayaan dan keterlibatan stakeholder adalah energi yang membuat sistem bergerak lebih baik,” tegasnya.
Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan kepemimpinan transformatif dalam birokrasi publik serta memperkuat teori stewardship yang memandang pemimpin sebagai penggerak transformasi organisasi. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, mulai dari memperkuat budaya kerja kolaboratif, meningkatkan etika birokrasi, hingga memaksimalkan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Laporan akuntabilitas bukan sekadar dokumen administratif yang memenuhi aturan. Laporan itu adalah bentuk penghormatan kita kepada masyarakat. Setiap angka di dalamnya adalah bagian dari kepercayaan publik yang harus dijaga,” ujarnya.
Penelitian ini membuka jalan baru bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk memperkuat kualitas laporan hasil evaluasi AKIP, sekaligus mendorong terciptanya birokrasi daerah yang lebih modern, transparan, dan dipercaya masyarakat. (Boby)
