Pemerintah mulai April 2026 menerapkan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) serta work from home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis dalam merespons dinamika geopolitik global sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.
Seiring penerapannya, perubahan gaya hidup dan ritme kerja mulai terbentuk. ASN menjalankan WFH setiap Jumat, sementara sektor swasta diimbau menyesuaikan kebijakan serupa. Langkah ini turut mendorong efisiensi mobilitas masyarakat, termasuk pengurangan kendaraan dinas dan peningkatan penggunaan transportasi umum.
Di sektor energi, pemerintah memastikan harga BBM subsidi tetap stabil dengan kondisi stok nasional yang aman. Pembatasan konsumsi BBM kendaraan pribadi diberlakukan melalui sistem barcode, sementara inovasi biodiesel B50 dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026 sebagai upaya memperkuat kemandirian dan efisiensi energi nasional.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pengalihan anggaran dengan memangkas belanja rapat dan perjalanan dinas hingga 70 persen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk program prioritas seperti makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, serta mitigasi bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan dan energi secara berkelanjutan.
Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa kebijakan ini membutuhkan dukungan bersama dari seluruh elemen masyarakat. “Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk terus berpartisipasi dalam mendukung transformasi budaya kerja ini. Mari tetap tenang, mari tetap produktif,” ujarnya.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas nasional sekaligus mendorong efisiensi, produktivitas, serta ketahanan ekonomi dan energi Indonesia di masa mendatang. (Ivan)
