Ruang publik perlu “naik kelas” menjadi infrastruktur adaptif di tengah krisis iklim. Hal tersebut disoroti Dekan Fakultas Teknik Untag Surabaya, Dr. Ir. Ar. R.A. Retno Hastijanti, M.T., IPU., IAI., APEC Eng., dalam Rapat Terbuka Senat Fakultas Teknik Penggelaran Fakultas Teknik Program Sarjana dan Magister Gasal 2025/2026.
Melalui orasi ilmiah bertajuk Embracing The Sun: Pengembangan Ruang Publik sebagai Infrastruktur Adaptasi Banjir, Mesin Pembelajaran Iklim, dan Jangkar Sosial-Ekologis Kota, ia menegaskan pentingnya perubahan cara pandang terhadap ruang publik di tengah krisis iklim yang kian nyata.
Dalam paparannya, Hasti mengajak hadirin untuk melihat ruang publik tidak lagi semata sebagai elemen estetika kota. Menurutnya, perubahan iklim telah menggeser peran ruang publik menjadi bagian penting dari strategi ketahanan kota.
“Selama puluhan tahun ruang publik sering dipahami sebagai sisa lahan yang ditata agar terlihat rapi dan hijau. Di era krisis iklim, ruang publik tidak cukup lagi menjadi ornamen kota. Ia harus naik kelas menjadi infrastruktur adaptif dan ruang aman bagi masyarakat,” tegasnya (5/2)
Gagasan tersebut diwujudkan melalui proyek Embracing the Sun, hasil kerja sama Center for Climate and Urban Resilience Untag Surabaya dengan Queensland University of Technology. Proyek ini memperoleh hibah internasional dari Adaptation Fund USA sebesar 825 ribu dolar AS untuk periode 2022–2025.
Hasti menjelaskan bahwa proyek ini berangkat dari kritik terhadap pendekatan konvensional dalam penanganan banjir perkotaan yang cenderung bersifat reaktif.
“Banyak solusi banjir hanya meninggikan tanggul atau memperbesar saluran. Solusi ini kadang memindahkan risiko ke tempat lain dan mengurangi kualitas ekologis kota. Kami mengusulkan pendekatan berbeda dengan menempatkan ruang publik sebagai pusat adaptasi,” ujarnya.
Samarinda Jadi Lokus Implementasi
Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dipilih sebagai lokasi utama proyek karena menghadapi banjir tahunan yang telah menjadi bagian dari pengalaman urban masyarakat. Fokus pengembangan dilakukan di kawasan Pasar Segiri, wilayah dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas yang tinggi. Menurut Hasti, ruang publik adaptif harus mampu berfungsi lebih dari sekadar tempat rekreasi.
“Ruang publik dapat dirancang sebagai safe haven saat banjir, titik logistik komunitas, ruang kerja dan belajar, sekaligus pengikat jejaring sosial warga,” katanya.
Program ini ditargetkan memberi manfaat langsung kepada 2.855 orang serta dampak tidak langsung kepada lebih dari 152 ribu warga melalui replikasi konsep di wilayah lain.
Delapan Faktor Ruang Publik Adaptif
Hasil riset proyek Embracing the Sun merumuskan delapan faktor utama pembentuk ruang publik adaptif, mulai dari integrasi risiko iklim, partisipasi masyarakat, kolaborasi multi-aktor, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna. Implementasi konsep tersebut melahirkan Taman Paraan di tepi Sungai Karang Mumus, Samarinda, sebagai ruang publik inklusif berbasis energi terbarukan yang juga mendukung aktivitas ekonomi warga.
Di akhir orasi, Hasti menegaskan bahwa ruang publik di era krisis iklim perlu dipandang sebagai kontrak sosial baru antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat.
“Jika ada satu kalimat kunci dari pengalaman ini, maka ruang publik adalah kontrak sosial di era krisis iklim. Ia membangun ketahanan bukan hanya lewat beton, tetapi lewat pengetahuan, partisipasi, dan rasa memiliki,” ungkapnya.
Ia berharap model ini dapat direplikasi di berbagai kota di Indonesia sebagai strategi adaptasi perubahan iklim yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Orasi ilmiah tersebut sekaligus menegaskan peran perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi nyata bagi tantangan perkotaan, serta membuka perspektif baru bahwa ruang publik dapat menjadi kunci ketahanan kota di masa depan. (Boby)
