Supianto, S.H., M.H., meraih gelar doktor pada Program Doktor Ilmu Hukum (DIH) Untag Surabaya dengan predikat cum laude setelah mempertahankan disertasi tentang rekonstruksi pengaturan parate eksekusi objek jaminan fidusia.
Ujian terbuka tersebut berlangsung di Meeting Room Lantai 1 Grha Wiyata Untag Surabaya, Jumat (3/7/2026). Sidang dipimpin Wakil Rektor III Untag Surabaya, Dr. Sumiati, M.M., selaku ketua sidang dan dihadiri 10 penguji.
Berdasarkan hasil sidang, disertasi Supianto yang berjudul “Rekonstruksi Pengaturan Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia” dinyatakan diterima. Melalui penelitian tersebut, ia menawarkan konsep pengaturan baru untuk menghadirkan kepastian hukum yang lebih berimbang bagi kreditur dan debitur.
Supianto menyoroti perubahan mekanisme parate eksekusi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan itu berdampak pada kewenangan kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia, terutama ketika terdapat keberatan dari debitur atau tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji.
“Sejak Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi yang merupakan kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan fidusia mengalami perubahan,” jelasnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, Supianto mengusulkan rekonstruksi sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurutnya, pengaturan baru diperlukan agar posisi kreditur tetap memiliki kepastian hukum tanpa mengabaikan perlindungan terhadap debitur.
“Saya mengusulkan pengaturan baru. Artinya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia direkonstruksi sedemikian rupa agar kedudukan kreditur kembali memiliki kekuatan, tetapi di sisi lain juga tetap melindungi pihak lainnya,” ujarnya.
Menurut Supianto, persoalan jaminan fidusia sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor dan berbagai bentuk kredit lainnya. Salah satu persoalan yang kerap muncul adalah penarikan objek jaminan yang melibatkan pihak ketiga atau debt collector.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya aturan yang lebih jelas agar pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai prosedur dan memberi perlindungan hukum bagi semua pihak.
Melalui penelitiannya, Supianto menawarkan mekanisme parate eksekusi yang lebih jelas, prosedural, dan berimbang. Dengan demikian, kepastian hukum dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan prinsip keadilan.
Di balik penyusunan disertasinya, Supianto mengaku menghadapi tantangan karena isu tersebut menyangkut kepentingan dua pihak dengan sudut pandang berbeda.
“Tantangannya banyak sekali. Penelitian ini berada pada tingkat filosofis dan banyak pihak yang terbelah, ada yang berpihak pada kreditur dan ada juga yang berpihak pada debitur. Karena itu, kita harus cukup bijak dalam merumuskan seperti apa aturan yang tepat bagi negara ini,” ungkapnya.
Supianto berharap hasil penelitiannya tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan regulasi jaminan fidusia di Indonesia.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar memahami isi perjanjian sebelum mengajukan kredit dan mengedepankan iktikad baik dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
“Harapan saya, disertasi ini bisa terpakai di masyarakat. Ketika ingin mengajukan kredit, masyarakat harus benar-benar membaca dan memahami isi perjanjiannya. Intinya, kedua belah pihak harus memiliki iktikad baik untuk melaksanakan apa yang sudah disepakati,” tutupnya. (Aura)
