warta 17 agustus

HOME Karya Ilmiah Wakil Bupati Ponorogo Meraih Gelar Doktor Ilmu Administrasi FISIP UNTAG Surabaya

Wakil Bupati Ponorogo Meraih Gelar Doktor Ilmu Administrasi FISIP UNTAG Surabaya

17 Mei 2017
latifah
6032

Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo, Drs., H. Soedjarno, MM., berhasil menyelesaikan Program Doktor Ilmu Administrasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNTAG Surabaya dengan disertasi " Implementasi kebiajakan program pemberdayaan TKI Purna di Ponorogo ".

Drs., Soedjarno mengatakan, BNP2TKI sebagai lembaga operasional penempatan dan perlindungan TKI tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 39 Tahun 2004. Memiliki 8 program prioritas Nasional dan 12 program prioritas lembaga untuk program pemberdayaan TKI Purna dengan maksud dan tujuan TKI mampu berwirausaha.

" Penelitian ingin mendiskripsikan, menganalisis dan mengimplementasikan kebijakan program pemberdayaan TKI Purna di Kabupaten Ponorogo, sehingga menemukan, menganalisis dan menginterprestasikan factor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan program pemberdayaan TKI Purna di Kabupaten Ponorogo. " ucapnya pada warta17agustus.com dalam acara ujian terbuka (19/04/17) di Graha Wiyata lantai 9 UNTAG Surabaya.

Dari hasil penelitian ini, lanjutnya, bahwa dimensi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi), struktur birokrasi mempunyai pengaruh pada keberhasilan program. Ditemukan hambatan keterbatasan wewenang pelaksana, komunikasi yang terbatas, fasilitas dan insentif yang rendah maka berdampak pada disiplin rendah dan pemahaman tugas serta tanggung jawab yang kurang dari petugas pelaksana kebijakan.

" Sedangkan, dari pengamatan lapangan diketahui bahwa ke empat factor itu secara bersama-sama belum memperhatikan kinerja efektifitas pada program pemberdayaan TKI Purna. Factor yang mempengaruhi kurangnya kinerja kebijakan program pemberdayaan TKI Purna adalah komitmen pelaksana. Lemahnya sosialisasi-komunikasi dan koordinasi serta kurang fungsionalnya peran pengawasan. " Ungkap Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2003

" Untuk itu perlu adanya " good will " pemerintah daerah untuk melakasanakan program pemberdayaan TKI Purna. Dengan memberdayakan TKI Purna akan menggeliatkan ekonomi rumah tangga TKI Purna dan daerah yang selanjutnya akan berpengaruh pada peningkatan PAD. Tak lupa perlu ditingkatkan koordinasi kelembangaan dengan pusat dan Provinsi kedepannya harus agresif dalam melaksanakan program pembedayaan TKI Purna. " tutup H. Soedjarno

https://untag-sby.ac.id
https://www.untag-sby.ac.id