Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini menjadi sorotan publik. Program ini digadang-gadang sebagai solusi atas persoalan gizi dan kesejahteraan, namun di lapangan memunculkan berbagai perdebatan. Di tengah situasi tersebut, hadir MBG TV sebagai media yang diklaim membawa misi edukasi sosial dan kesehatan.
Yang Perlu Dibenahi adalah Programnya
Dalam melihat perkembangan isu ini, langkah tersebut tidak dapat dianggap sebagai solusi utama. Ketika sebuah program menjadi polemik, yang perlu dibenahi pertama kali adalah produknya, yakni pelaksanaan MBG itu sendiri, bukan membangun media baru untuk membentuk narasi pembenaran.
Transparansi menjadi kebutuhan utama masyarakat saat ini. Publik ingin tahu bagaimana mekanisme program berjalan, bagaimana anggaran digunakan, dan bagaimana sasaran ditentukan. Jika ada persoalan dalam implementasi, maka perbaikannya harus dilakukan secara terbuka.
Masalah Kepercayaan Publik
Membangun media sendiri untuk menjelaskan versi tertentu berisiko menimbulkan kesan bahwa ada sesuatu yang ingin ditutupi. Alih-alih meredakan polemik, hal itu justru dapat memperkeruh suasana. Di era media sosial saat ini, masyarakat dapat dengan mudah membandingkan informasi dari berbagai sumber. Jika narasi di MBG TV berbeda dengan realitas yang mereka lihat, maka kepercayaan publik bisa semakin menurun.
Pertanyaannya bukan sekadar apakah MBG TV dapat meningkatkan pemahaman publik tentang gizi. Persoalan mendasarnya adalah kepercayaan. Edukasi hanya akan efektif jika masyarakat percaya pada sumber informasinya. Jika sejak awal sudah muncul keraguan terhadap pelaksanaan program, maka sekuat apa pun pesan yang disampaikan tidak akan banyak mengubah persepsi.
Gunakan Media yang Sudah Dipercaya
Apabila benar tujuan utamanya adalah edukasi, pemerintah atau pihak terkait dapat memanfaatkan media yang sudah ada dan memiliki kredibilitas di mata publik. Menggunakan saluran yang independen dan terbuka justru akan memperkuat legitimasi pesan. Sebaliknya, media yang terkesan hanya menampilkan sisi positif program berpotensi dianggap sebagai alat promosi semata.
Di tengah perkembangan media digital, pola konsumsi informasi masyarakat telah berubah. Publik tidak lagi menerima informasi satu arah. Diskusi terjadi secara terbuka di media sosial, podcast, dan berbagai platform digital lainnya. Para ahli gizi dan tenaga kesehatan sebenarnya sudah memiliki banyak ruang untuk menyampaikan edukasi melalui media yang lebih interaktif dan partisipatif.
Anggaran dan Prioritas
Karena itu, efektivitas MBG TV tidak hanya ditentukan oleh isi tayangannya, tetapi juga oleh konteks sosialnya. Jika publik merasa program dasarnya belum optimal, maka kehadiran media tematik tidak serta-merta meningkatkan pemahaman atau bahkan mengubah pola hidup sehat masyarakat.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah penggunaan anggaran. Program MBG sendiri sudah menyedot biaya yang besar. Ketika kemudian dibentuk media khusus, publik tentu mempertanyakan urgensinya. Di tengah sorotan terhadap transparansi anggaran, langkah tersebut perlu dijelaskan secara rasional dan terbuka.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas kebijakan yang diambil. Apakah persoalan makan merupakan masalah paling mendesak yang harus diselesaikan dengan skema sebesar ini? Apakah dampaknya sebanding dengan energi dan anggaran yang dikeluarkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara jujur agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan baru.
Kepercayaan Datang dari Kinerja
Pada akhirnya, kredibilitas bukan dibangun oleh media semata, tetapi oleh kualitas kebijakan dan integritas pelaksanaannya. Orang percaya karena rekam jejak dan transparansi, bukan hanya karena saluran komunikasinya.
Langkah yang lebih tepat adalah memperbaiki pelaksanaan program, membuka data secara transparan, serta melibatkan media yang sudah kredibel dan independen. Jika substansi program kuat dan dijalankan dengan baik, maka tanpa media khusus pun kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya. (Dini)
*) Wahyu Kuncoro, S.T, M.Med.Kom, Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya
